Pemerintah perlu berikan solusi miliki rumah hunian

Marine Novita, Country Manager Rumah.com menjelaskan bahwa harga rumah memang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penyebab harga rumah selalu naik diantaranya adalah terjadinya inflasi, ketersediaan tanah yang tak pernah bertambah sementara jumlah penduduk terus bertambah, dan kenaikan harga bahan bangunan.

“Berdasarkan data Rumah.com Indonesia Property Market Index, indeks harga rumah dalam 3 tahun terakhir meningkat 10 persen. Walaupun sempat mengalami perlambatan akibat pandemi di tahun 2020-2021, tapi tren peningkatan harga kembali berlanjut di tahun 2022 dengan kenaikan 5 persen secara tahunan,” jelas Marine.

“Sebagai salah satu solusi, pemerintah telah menawarkan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP sebagai dukungan likuiditas pembiayaan bagi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” kata Marine.

Sebanyak 178,728 unit rumah subsidi berhasil disalurkan sepanjang tahun 2022 dengan peningkatan jumlah dan nilai subsidi setiap tahunnya. Namun, program di hilir melalui subsidi angsuran rumah ini idealnya diiringi juga dengan berbagai kebijakan dan program lain di hulu agar pemerintah dapat membantu penyediaan hunian secara lebih menyeluruh.

Selain itu, besarnya subsidi angsuran KPR melalui program FLPP yang jika dirata-rata mencapai Rp 110 juta per transaksi adalah angka yang cukup besar jika dibanding harga rumah subsidi yang maksimal senilai Rp 160 juta. Besarnya subsidi angsuran ini tidak lepas dari tingginya suku bunga KPR di Indonesia dibanding negara lain.

Meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia telah berada di level 3,5 persen sejak Februari 2021 hingga Juni 2022 namun saat ini suku bunga KPR masih ada di kisaran 7,9 persen. Pemerintah perlu melihat kebijakan finansial secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya membantu penyediaan perumahan.

“Selain program di hilir seperti subsidi angsuran dalam program FLPP, idealnya kebijakan di hulu juga mendapat perhatian. Tingginya harga lahan perlu intervensi dari pemerintah baik secara langsung dengan menyediakan hak guna lahan, ataupun bentuk intervensi lain terhadap penyediaan lahan,” ungkap Marine.

Pemerintah juga perlu menegaskan kembali tentang payung hukum yang dapat memberi rasa aman, preferensi dan insentif terhadap perumahan vertikal atau rumah susun. Temuan Rumah.com Consumer Sentiment Survey H1 2022, mengungkap bahwa hanya ada 2 persen responden yang menjadikan apartemen sebagai pilihan utama ketika mempertimbangkan untuk membeli hunian dalam waktu satu tahun ke depan.